
Morowali- Maraknya inverstasi yang masuk di Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah sangat banyak masalah yang ditimbulkan, dan sebagian besar berujung ke ranah hukum. Terutama yang melibatkan masyarakat sebagai korban.
Hal tersebut tidak lepas dari perhatian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kabupaten Morowali.
Ketua PDI Perjuangan Kabupaten Morowali menyampaikan di media ini, Kamis(24/8/2023) bahwa sebagai Partai yang selalu mengedepankan kepentingan Wong Cilik (masyarakat kecil), PDI Perjuangan senantiasa memikirkan solusi-solusi kongkret yang kemudian itu dituangkan dalam program kerja yang ditindak lanjuti dalam tindakan nyata,”Ucapnya.
“Salah satu yang menjadi perhatian kami saat ini adalah maraknya kasus hukum yang melibatkan masyarakat kecil sebagai korban, sebagai contoh banyaknya masalah sengketa pertanahan, pelecehan seksual oleh oknum di perusahaan, dan lain-lain.” jelasnya.
Politisi yang kerap akrab disapa Om Hakim ini menilai salah satu kendala yang dihadapi oleh masyarakat saat menghadapi masalah hukum adalah tidak adanya pendampingan hukum yang mereka dapatkan,”Ungkap
“Karena tidak ada pendampingan hukum, masyarakat kita jadi tidak punya keberanian untuk memperjuangkan hak-hak hukumnya, akhirnya para pelaku seenaknya berbuat. seperti dalam kasus sengketa tanah. banyak yang kehilangan haknya karena tidak punya kemampuan untuk berbuat, terutama jika sudah masuk ke proses hukum” tambah Om Hakim
Untuk itu lanjut Om Hakim, PDI Perjuangan Kabupaten Morowali telah merencanakan pembentukan Badan Partai yang akan fokus melakukan pendampingan hukum kepada masyarakat.
Senada dengan itu, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kabupaten Morowali, Ardianto Hamado mengatakan bahwa badan Partai yang dimaksud memang merupakan salah satu badan yang ada di PDI Perjuangan.
Jadi PDI Perjuangan ini memang telah memiliki badan yang khusus bergerak dibidang bantuan hukum, namanya Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR). Hanya memang untuk di Morowali baru akan kami bentuk dalam waktu dekat ini.” ungkapnya.
Ardianto juga menambahkan, bahwa PDI Perjuangan telah melakukan pendiskusian dengan beberapa individu yang berkompeten dan siap bergabung dalam BBHAR ini nantinya.
“Sudah ada beberapa orang yang tentunya punya kapasitas yang mumpuni, dan juga memang berprofesi sebagai pengacara yang sudah siap bergabung, tinggal nanti prmbentukan badan partai dan pelaksanaan program ini akan kami segera kami lauching, sehingga segera berjalan.” imbuhnya.
Dihubungi di tempat terpisah, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (BP Pemilu) DPC PDI Perjuangan Kabupaten Morowali, Ikhsan Arisandhy menjelaskan bahwa program bantuan hukum oleh PDI Perjuangan ini merupakan salah satu bentuk nyata dari komitmen PDI Perjuangan dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat.
“Ini memang komitmen partai dan komitmen kami semua sebagai individu yang ada dalam partai ini, bahwa hak-hak masyarakat itu butuh perlindungan, terutama dalam situasi sekarang ini dimana investasi menjamur di daerah ini, sehingga banyak masyarakat yang terancam kehilangan hak-haknya,” tegas Ikhsan.
Mantan project manager Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kendari ini menjelaskan bahwa meski tidak bisa disebut sebagai salah satu kebutuhan pokok, tapi pemberian bantuan hukum kepada masyarakat sudah harus mrnjadi salah satu prioritas, terutama di daerah ini.
“Untuk kami di PDI Perjuangan, khususnya di Morowali, akan segera mewujudkan program itu. Dan itu akan menjadi salah satu media bagi masyarakat untuk meperjuangkan hak-haknya. Dan semua itu gratis. Nanti secara tekinis akan kami sampaikan saat program akan kami mulai jalankan” ujarnya.
Menurut salah satu Caleg PDI Perjuangan dari Dapil Morowali 3 ini, PDI Perjuangan harus benar-benar menjadi wadah perjuangan bagi masyarakat secara meluas, tidak hanya sekedar menjadi alat bagi elit-elit politik untuk mencari jabatan, dan itulah yang menjadi komitmen bersama seluruh jajaran pengurus dan anggota PDI Perjuangan, termasuk di Morowali.
“Iya, sejatinya partai kan seperti itu, bukan sekedar alat pencetak pejabat, tapi harus jadi media perjuangan bagi Rakyat. Jadi mari kita bersama-sama berjuang melalui partai ini. Masyarakat tidak boleh alergi dengan partai. Kalau selama ini di Morowali partai hanya terkesan milik elit-elit tertentu, maka sekarang kami di PDI Perjuangan akan menunjukkan wujud sejati dari partai sebagai alat perjuangan kepentingan Rakyat.”Tutup
Yohanes
Leave a Reply