Tanjab barat.03/23.Temuan BPK terkait besarnya biaya konsultan kontruksi pada dinas PUPR kabupaten tanjab barat yang pertahunnya capai rp 17.746.649.220,00.dinilai tidak tepat oleh BPK.
Hal ini disebabkan biaya konsultan tersebut dimasukkan dalam biaya belanja barang dan Jasa yang menimbulkan nilai aset,bukan merupakan biaya operasional.
Biaya konsultan kontruksi tersebut seharusnya diangarkan pada belanja modal.Ungkap BPK.
Menanggapi hal ini pak Golan selaku ketua Jaringan Relawan Pejuang Masyarakat (JRPM) DPW Prov Jambi mengatkan,
“Biaya belanja konsultan kontruksi ini mengalahkan dana bantuan hibah pemerintah kabupaten pertahunnya kepada masyarakat miskin didaerah ini.Ujarnya.
Hal ini dinilai melakukan pemborosan anggaran pada aitem biaya jasa konsultan kontruksi tersebut,,padahal angka kemiskinan didaerah ini masih cukup tinggi.Tambahnya Golan.
“Seharusnya pemkab tidak perlu menggunakan banyak jasa konsultan disetiap OPD, kan bisa dibentuk tim konsultan kusus untuk semua OPD untuk menghemat anggaran.Ujarnya Golan.
Andaikan dana sebesar itu jika dibuat untuk memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak didaerah ini, saya rasa hal ini cukup membantu persoalan keluhan masyarakat mengenai infrastruktur jalan yang kondisinya saat ini banyak yang sudah rusak.Tambahnya, Golan..
Terkait hal ini pihak PUPR kabupaten tanjab barat,saat dikunjungi oleh wisatawan ini prihal besarnya biaya konsultan kontruksi tersebut, hingga saat ini pihak yang dimaksud belum dapat memberikan jawaban kepada media ini./ngl.