Jambi.02/2020. Ada dugaan korupsi terkait realisasi dana hibah sebesar rp 20,5miliyar dari kementerian PUPR yang ditujukan kepada dinas lingkungan hidup (DLH) pada TA 2020.
Dugaan korupsi ini berawal dari adanya data lhp bpk tahun 2021 yang menunjukan adanya dana hibah dari kementerian PUPR yang ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kabupaten tanjung jabung barat (tanjab barat( TA 2020 sebesar rp 20,5miliyar.
Demikian juga penjelasan dari instansi DLH kabupaten tanjab barat yang mengaku sama sekali tidak mengetahui dan merasa tidak menerima adanya bantuan dana hibah sebesar rp 20,5miliyar untuk instalasi pengelolaan sampah tersebut.
Kadis lingkungan hidup kabupaten tanjab barat, Suparjo saat ditanyai wartawan dikantornya rabu 15/02/22 mengenai realisasi dana hibah dari kementerian PUPR kepada DLH tersebut kepada wartawan beliau membantah telah menerima adanya dana hibah sebesar rp 20,5miliyar dari kementerian PUPR TA 2020 kepada dinas lingkungan hidup pemkab tanjab barat mengatakan,
“Saya selaku kepala dinas DLH tidak pernah mengetahui adanya dana hibah dari kementerian PUPR TA 2020 kepada dinas lingkungan hidup dengan bentuk apapun namanya,
“Tetapi Seingat saya ditahun 2018 ada namun pelaksanaannya pekerjaannya ditahun 2019,itulah membangun TPA yang ada sekarang. Ujarnya.
Dari hasil penelusuran kami dilapangan dilokasi TPA yang berada dikecamatan batara, dimana kami tidak menemukan adanya sebuah bentuk bangunan baru seperti sebuah berupa pengelolahan sampah dilokasi TPA tersebut.
Padahal berdasarkan dari data LHP BPK 30 April tahun 2021 menunjukan adanya bantuan dana hibah dari kementrian PUPR TA 2020 kepada dinas lingkungan hidup kabupaten tanjab barat, Nomor 315/BA/NH/DLH/2020 dari kementerian PUPR, namun hal ini dibantah oleh instansi terkait.
Terkait hal ini masyarakat mengharapkan instansi terkait seperti KPK dapat menelusuri keberadaan dan realisasi dana hibah dari kementerian PUPR sebesar 20,5miliyar TA 2020 tersebut. Harap ketua JPRM DPW Prov Jambi. P.N.
Leave a Reply