Gresik – Kurangnya Perhatian perencanaan pembangunan sektor perikanan di Gresik, mengundang keprihatinan Syahrul Munir anggota DPRD Kabupaten Gresik Jawa Timur. Selama ini belum terlihat upaya secara optimal dari pemerintah daerah. Jika tak ada perencanaan dari pemerintah daerah maka potensi ini tak tergarap maskimal.
Hal itu diperparah soal pupuk subsidi untuk petani tambak ternyata dicoret oleh Kementrian Pertanian, padahal perikanan juga membutuhkan pupuk subsidi untuk meningkatkan produktivitas.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Gresik, M Syahrul Munir menilai, pemerintah daerah tak serius dalam menyiapkan pembangunan sektor perikanan. Padhal potensinya besar.
“Lama kelamaan masyarakat lelah menjadi petani dan lebih senang menjual tambaknya untuk dijadikan pabrik atau gudang,” katanya, Senin (31/1/2022).
Dia pun prihatin jika fasilitas dan sarana prasana perikanan di Gresik, khususnya di Kawasan Perikanan Budidaya seperti Betoyo Guci ini tidak diperhatikan oleh pemerintah.
Begitu juga di daerah yang memiliki potensi perikanan yang sangat bagus seperti di Kecamatan Duduksampean, Bungah, Sidayu, dan Ujungpangkah.
“Produksi perikanan kita mencapai sekitar 140rb ton per tahun. Tapi saya menilai itu murni dari kreativitas para petambak kita karena pemerintah belum punya support system yang baik bagi keberlangsungan para petambak,” ujarnya.
Ketua Fraksi PKB DPRD Gresik ini menganggap perencanaan pembangunan berkelanjutan belum terlihat keberpihakannya kepada sektor perikanan. Jaringan irigasi dan drainase bertabrakan sehingga kualitas air semakin lama semakin tercemar oleh limbah.
“Pemerintah juga tidak punya pusat penelitian perikanan untuk menjaga kualitas air dan kualitas ikan di Gresik,” terang pria asal Manyar ini menanggapi perencanaan pembangunan perikanan di Gresik belum terlihat.
Lp-Fununul Ihsan