Temuan BPK Dalam realisasi belanja Modal Aset Tetap Lainnya Di Dinas Pendidikan sebesar Rp 1,1Miliyar Pada TA 2018 lalu.

Kuala Tungkal.12/21.Banyaknya temuan BPK setiap tahunnya di hampir setiap realisasi anggaran belanja dibeberapa SKPD kabupaten tanjung jabung barat (Tanjabbar) menjadi pertanyaan besar bagi publik karena pada tahun yang sama pemkab ini juga mendapatkan WTP.

Dari hasil penelusuran kami dilapagan dimana kami menemukan banyaknya kejanggalan maupun kesalahan baik dalam penganggaran maupun dalam laporan realisasi belanja dinas ditambah lagi realita dilapangan yang pelaksanaannya bayak terkesan tertutup alias tidak transparan kepada publik.

Salah satu contoh seperti adanya temuan bpk dalam laporan realisasi belanja modal aset tetap lainnya pada dinas pendidikan kabupaten tanjabbar yang berkisar sebesar rp 1.1miliyar tidak digunakan untuk belanja modal aset tetap lainnya.

Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dimana dana sebesar rp 1,1miliyar tersebut dinyatakan oleh BPK tidak dapat diterima sebagai laporan realisasi belanja modal aset tetap lainnya.

Padahal dinas pendidikan ditahun yang sama juga telah menganggarkan biaya belanja habis pakai sebesar rp 13.355.320.000,00 lebih dangan realisasi sebesar rp 13.064.031.670,00

Dalam hal ini kepala dinas pendidikan, Drs.Martunis ketika ditanya mengenai adanya temuan tersebut benerapa waktu lalu mengatakan,

“Itu sudah tahun berlalu artinya itu sudah masuk dalam laporan aset daerah, jadi sebaiknya tanyakan saja kepada BKAD.Ucapnya singkat.

Terkait hal tersebut melalui via telepon seluler kepala BKAD Rojiun S mengatakan, terkait ada temuan di BPK di SKPD pendidikan, seharusnya anda menanyakan nya kepala dinasnya yaitu pak martunis, Kan dia selaku penguna anggaran nya, jadi salah dia kalau menyuruh wartawan untuk tanya ke saya.Ucapnya.

Menanggapi hal ini ketua DPW Jaringan Relawan Pejuang Masyarakat (JRPM) DPW Prov. Jambi. Hipny, yang juga disebut salah satu kelompok organisasi AKAR yang merupakan organisasi pendukung pemerintahaan saat ini mengatakan,

“Kita dari organisasi JRPM DPW Prov.Jambi. Akan mengajukan kepada pemerintah pusat dan DPR RI agar dapat mengubah UU dan sistim pemeriksaan yang dilakukan BPK RI , sebab jika kita lihat dari penjelasan BPK dalam laporan hasil pemeriksaan keuangan daerah kabupaten/kota dan provinsi yang dalam penjelasannya mencapai 650 lembar kertas,membuat kalayak banyak kurang memahainya .Ujarnya./PN.