Banyak Aset Tetap Pemkab Tanjab Barat, Belum Ditemukan keberadaanya, Namun Mendapatkan WTP. ??

Kuala Tungkal.11/21. Pemerintah kabupaten tanjung jabung barat (tanjab barat) diketahui mendapat WTP tiga kali berturut turut sejak tahun 20017, 2018 hingga tahun 2019.

Namun jika dilihat dari hasil temuan BPK sejak tahun 2017 hingga tahun 2019 terdapat banyaknya aset yang tidak diketahui keberadaan nya serta banyaknya aset yang belum diatribusikan ke aset induknya,

Salah satu penyebab laporan belanja aset aset tersebut belum dapat diatribusikan keaset induknya dikarenakan aset aset tesebut belum diketahui keberadaan nya dan sebahagian nya belum melengkapai dokumen yang sah sesuai aturan perundang undangan yang berlaku.

Salah satu contoh seperti temuan BPK pada realisasi belanja TA 2017,dimana terdapat belanja renovasi,reabilitasi, gedung dan bangunan di dinas pendidikan yang belum diatribuskan ke aset induknya sebesar rp 49Miliyar dari total rp 66Miliyar, Ungkap lhp bpk ri.

Demikian juga pada lhp bpk pada laporan realisasi belanja TA 2018 dimana salah satunya terdapat kekurangan volume pekerjaan pada dinas PUPR kurang lebih sebesar rp 2,3Miliyar. Belum lagi ditambah temuan pada dinas lain. Ungkap lhp bpk ri.

Kemudian temuan BPK pada laporan realisasi belanja daerah pemkab tanjab barat TA 2019 yaitu salah satunya adalah,

Dalam laporan realisasi belanja aset tetap jalan,irigasi dan jaringan terdapat sebesar rp 85.263.901.225,14 yang belum diatribusikan keaset induknya.

Diantaranya yaitu pekerjaan renovasi dan reabilitasi atas gedung dan bangunan sebesar rp 2.967.474.557,37

Kemudian pada laporan realisasi belanja modal yang menjadi aset tetap pada dinas pendidikan dan kebudayaan TA 2019 terdapat belanja modal yang tidak menjadi aset tetap dalam belanja kaos kaki dan taplak meja sebesar rp 3.499.385.800,

Terkait hal tersebut kepala Inspektorat kabupaten tanjab barat, pak Encep,ketika dikompirmasi terkait temuan BPK tersebut mengatakan,

“Dari hasil kompirmasi dinas Inspektorat kepada beberapa SKPD salah satunya yaitu kepada pak Martunis,selaku kepala dinas pendidikan dan kebudayaan, dimana beliau mengakui dan mengatakan bawasanya temuan BPK tersebut sudah dikordinasikan ke BPK.Ucapnya.

Hal senada juga disampaikan kepala BKAD Tanjab barat,Rojiun S, yang mengatakan,

“Apapun temuan BPK tersebut kami selalu mengkordinasikan ke BPK, buktinya kita selalu mendapatkan WTP dari BPK, dan memang belum semuanya seratus persen selesai dan sedang kita perbaiki.Ucapnya via telepon selulernya./PN.