Foto: wasekum badko HMI RIAU-KEPRI mengantar surat di kajati riau
.
.
.
Pekanbaru- Pengerjaan Jln.lingkar Dalu-Dalu CV.Aulia Jaya Kontraktor & Pengawas Serta Kontraktor akan dilaporkan itu disampaikan sekretaris badan koordinator Himpunan Mahasiswa Islam wilayah Riau dan kepulauan kepri
Volume Proyek pengerjaan jalan lingkar Dalu-Dalu diduga tidak sesuai kontrak Sekretaris Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Riau- Kepulauan Riau (Badko HMI Riau-Kepri) Muda Halomoan Hrp juga mendesak pihak Kejati Riau turun tangan untuk memanggil dan memeriksa pimpinan CV Aulia Jaya Kontraktor serta pegawas proyek.ucapnya
Pekerjaan Peningkatan Jalan Lingkar Dalu-Dalu Pekerjaan dilaksanakan oleh CV Aulia Jaya Kontraktor berdasarkan kontrak Nomor 620/37.2 KONTRAK-BM/DPUPR/VII/2019 tanggal 25 Juni 2019 senilai Rp8.979.000.000,00.
Pekerjaan dinyatakan selesai dan dituangkan di dalam Berita Acara PHO
Nomor 620/37.31/PHO-BM/DPUPR/I/2020 tanggal 8 Januari 2020.
Untuk pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, masa pemeliharaannya diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan perubahannya pada pasal 95 ayat 5 yaitu:
Penyedia pekerjaan konstruksi/jasa lainnya melakukan pemeliharaan atas hasil pekerjaan selama masa yang ditetapkan dalam kontrak sehingga kondisinya tetap seperti pada saat penyerahan pekerjaan. Masa pemeliharaan paling singkat untuk pekerjaan permanen selama enam bulan sedangkan untuk pekerjaan semi permanen masa pemeliharaan paling singkat tiga bulan. Masa pemeliharaan dapat melampaui Tahun Anggaran.
Tanggung jawab yang harus dilakukan oleh penyedia jasa pekerjaan konstruksi pada masa pemeliharaan adalah:
1. Penyedia wajib memelihara hasil pekerjaan selama masa pemeliharaan sehingga kondisi tetap seperti pada saat penyerahan pertama pekerjaan
2. Penyedia jasa pekerjaan konstruksi dapat memilih untuk memberikan Jaminan Pemeliharaan atau retensi
3. Jika dalam rentang masa pemeliharaan terdapat kerusakan, penyedia wajib memperbaiki dan segala biaya yang dibutuhkan untuk perbaikan menjadi tanggung jawab penyedia.
4. Jika kerusakan yang terjadi disebabkan oleh unsur suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya (keadaan kahar), perbaikan menjadi tanggung jawab para pihak.
5. Penyedia diwajibkan memberikan petunjuk kepada PPK tentang pedoman pengoperasian dan perawatan sesuai dengan Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK). Apabila penyedia tidak memberikan pedoman pengoperasian dan perawatan, PPK berhak menahan uang retensi atau jaminan pemeliharaan.
Wasekum PAO BADKO HMI RIAU-KEPRI menduga pengerjaan proyek jalan lingkar dalu dalu tersebut ada indikasi mark up, itu bisa kita lihat di bangunan fisik yang sudah meluai ada yang retak dan jalan tersebut pun sudah ber gelombang.
pasca PHO pada tanggal 8 Januari 2020 pemeliharaan diduga tidak berjalan sehingga bangunan yang mengalami kerusakan tidak diperbaiki dan ia mempertanyakan Volume dan uang perawatan proyek kemana.”Ujarnya
Muda Halomoan Hrp menambahkan bahwa sekarang sudah 10 Agustus 2021 artinya masa pemeliharaan telah berakhir dan kita sudah tepat untuk melaporkan agar yang terlibat dalam proyek dapat mempertanggung jawabkan pekerjaannya, dan di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Republik indonesia (LHP BPK RI ) juga ada temuan.”Ungkap
Awak media menanyakan siapa saja yang akan dilaporkan Wasekum PAO BADKO HMI RIAU-KEPRI itu mengatakan yang akan dilaporkan adalah CV AULIA JAYA KONTRAKTOR, PENGAWAS serta Kontraktor. Pungkasnya
Berdasarkan LHP BPK bahwa denda keterlambatan proyek belum diserahkan ke khas daerah dan sesuai aturan batas pengembalian 60 hari sejak LHP BPK diterbitkan Muda Halomoan Hrp menduga hingga hari ini biaya keterlambatan belum juga disetor ke khas daerah dan belum lagi pengerjaan proyek tersebut yang mana sekarang sudah ada yang retak dan bergelombang, jika pengerjaannya dari awal bagus dan sesuai prosedur pastinya hasil pengerjaan proyeknya bagus tentunya, tidak akan ada yang retak² dan bergelombang² seperti yang kita saat ini di lapangan. tegasnya
UU no 20 tahun 2001 Pemberantasan Tipikor Pasal 2: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)
Pasal 4 UU Pemberantasan Tipikor: Pengembalian Kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3.
Beberapa x (andi) selaku kontraktor pengerjaan proyek jalan lingkar dalu dalu di hubungi dan pesan komfimrasi melalui via whatsApp namun tidak ada jawaban sama sekali, jika mereka merasa bersih kenapa takut untuk menjawab dan membalas pesan whatsApp..?