Tulungagung, selidikkasus.com. – Makin maraknya jumlah para penambang pasir liar di sepanjang aliran sungai Brantas yang terletak di kawasan desa Pinggirsari dan desa Bendosari Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung , semakin memprihatinkan dan merusak ekosistem lingkungan , karena keberadaan galian sedotan pasir ilegal yang membentang disepanjang bibir sungai yang terletak di wilayah Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung dengan menggunakan alat penyedot mesin diesel.
Penambangan liar pasir di Sungai Brantas lebih berorientasi merugikan dibanding menguntungkan karena tingkat kerusakan ekositem. Bagi segelintir orang pemilik modal dan pemilik mesin diesel sedotan , aktivitas penambangan liar itu mungkin saja menguntungkan dari sisi materi bagi pemilik tambang sedotan pasir yang memakai diesel. Namun, keuntungan bagi sekelompok orang itu harus dibayar mahal dengan rusaknya lingkungan dan terganggunya ekosistem sungai.
Dampaknya adalah longsornya bantaran sungai. Padahal keberadaan bantaran yang stabil akan menunjang perkembangbiakan jenis serangga air dan biota invertebrata yang merupakan sumber pakan ikan. Dengan kata lain, kerusakan bantaran dan tebing sungai sangat membahayakan ekosistem air serta bangunan penahan sungai.
Hal ini seperti yang terjadi di desa pinggirsari dan desa Bendosari Kec Ngantru Kabupaten Tulungagung tingkat kerusakan lingkungan sudah sangat memprihatinkan tanpa adanya program ” Relokasi” lahan yang rusak akibat di ambil pasirnya .
Tambang pasir sedotan ilegal dipinggir sungai brantas terkesan diduga dibackingi oleh oknum Perangkat Desa sehingga luput dari tindakan pihak APH (Aparat Penegak Hukum) dan ironisnya diduga APH pun ikut mengamankan kegiatan ilegal penambangan pasir ilegal tersebut.
Sementara itu salah satu warga yang sempat ditemui, yang tidak mau disebut namanya karena rasa ketakutan terhadan centeng centeng pengelola penambangan tersebut, mengatakan terkait kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan akibat adanya penambangan pasir tersebut, Masyarakat berharap kepada pihak berwajib untuk segera menghentikan aktivitas dalam bentuk penambangan pasir. Selain itu juga menghukum pelakunya, backing-nya, pemilik diesel sedotan dan pemberi modal.
Harapan dari warga masyarakat perlu adanya upaya yang serius untuk menghentikan aktivitas ilegal tersebut.
Pertama, dengan pemasangan plakat larangan di sepanjang bantaran Sungai Brantas yg ada di wilayah Kecamatan Ngantru utamanya di desa Pinggirsari dan desa Bendosari demikian ungkapnya.
Ada Apakah dengan Aparat Penegak Hukum? Diduga kegiatan ilegal ini menjadi sumber tambahan penghasil oknum oknum yang mencari kekayaan pribadi.
Untuk diketahui, sesuai dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda uang sampai Rp. 100 miliar, bagi penambangan pasir yang tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), maupun Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP), dan harus ada suatu tindakan yang tegas dari Aparat Penegak Hukum , sesuai dengan pelanggaranya terkait dengan penambangan pasir ilegal karena ada beberapa titik kegiatan penambangan liar.( rod).
Lp. Pemberitaan Koordinator wil Karisidenan Kediri.
Rudy Priyono.
Leave a Reply