Gakkum diam Chevron membuang limbah di kebun masyarakat koorpus bem se riau: kalau DLHK RIAU yg proses rugi ABPD kita.

Pekanbaru-Gakkum diam Chevron membuang limbah di kebun masyarakat koorpus bem se riau: kalau DLHK RIAU yg proses rugi ABPD kita.

Koordinartor pusat BEM (badan eksekutif mahasiswa) se-RIAU angkat bicara terkait pencemaran limbah PT. Chevron pasific indonesia dilahan masyarakat.
Pasalnya masih banyak konflik lingkungan yg belum di selesaikan oleh PT chevron padahal 9 agustus sudah take over dengan kontraktor baru yakni pertamina hulu rokan.

Menurut koorpus bem se riau chevron harus menyelesaikan konflik lingkungan dan melakukan pemulihan lingkungan sebelum hengkang dari riau.

“Saya kira KLHK harus tegas ya kepada chevron. Ibu menteri siti nurbaya harus perintahkan chevron agar menyelesaiakan seluruh masalah lingkungannya di riau sebelum angkat kaki. Chevron ini banyak membuang limbahnya ke lahan masyarakat,

kami sudah cek langsung itu di kecamatan minas kabupaten siak. Banyak kebun sawit masyarakat yg terkena limbah itu sawitnya tidak produktif bahkan tidak bisa berbuah, sementara dari sawit itulah biaya anaknya sekolah. Apa ibu menteri siti nurbaya diam aja melihat ini? Kasian masyarakat itu” tegas amir aripin harahap.

Menurut amir harahap peran Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan Ri sangat lemah dan cenderung tutup mata terhadap persoalan lingkungan yg terjadi di riau, padahal GAKKUM KLHK ada di riau namun terkesan mandul dan mati suri.

“Kita sangat menyayangkan sikap KLHK terkait masalah lingkungan yg terjadi di riau. Kan ada GAKKUM KLHK di pekanbaru, tapi terkesan mandul bahkan mati suri.

Mestinya kan GAKKUM KLHK itu gerak dong harus turun tangan. Itu tugas GAKKUM KLHK lo. “ tandas koordinator pusat bem se riau

Menurut koordinator pusat bem se riau Jika DLHK riau dibebankan semua untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait konflik lingkungan dengan chevron tersebut maka hal itu akan merugikan APBD RIAU sementara hal itu merupakan tugas pokok GAKKUM KLHK.

“Kalo DLHK RIAU yg menindaklanjuti semua pengaduan masyarakat yg merupakan korban limbah chevron itu rugi dong APBD kita. Survey kelapangan, rapat demi rapat dan sebagainya kan itu butuh dana. Kalo semu pake ABPD RIAU dengan tegas kami keberatan. Karena itu tugas GAKKUM KLHK, atau ibu menteri klhk bubarkan saja GAKKUM KLHK yg ada pekanbaru di jalan subrantas itu kalo gak bisa menyelesaikan masalah ini. Gak ada gunanya buat riau. cuma ngabisin anggaran negara aja” cetus amir harahap.

Dalam keterangannya amir menegaskan agar KLHK, MENTERI SDM, SKK MIGAS dan panja migas transisi blok rokan memerintahkan pt chevron menyelesaikan terlebih dulu seluruh konflik lingkungan yg di riau sebelum kontraknya berakhir.

“Kita minta kepada menteri LHK, menteri SDM, SKK migas RI dan panja migas transisi blok rokan agar memerintahkan chevro menyelesaikan semua masalah lingkungannya sebelum hengkang dari riau. Jangan sampai chevron meninggalkan kotorannya untuk masyarakat riau. Gak boleh di biarin itu.” tutup amir aripin harahap

lp-halomoan hrp

Media group cyber nasional