Pekanbaru- Kejati Riau Usut Dugaan Penyelewengan Di BUMD SPR 84 Miliar: di langsir dari media https://www.gatra.com/detail/news/502633/hukum/kejati-usut-dugaan-penyelewengan-di-bumd-riau-senilai-rp84-m “Dugaan penyelewengan dana perusahaan senilai Rp84 miliar, tengah membelit PT Sarana Pembangunan Riau (SPR). Kasus yang membekap salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Riau tersebut, kini sedang diselidiki Kejaksaan Tinggi Negeri (Kejati) Riau.
Menurut Humas Kejati Riau, Muspidaun, penyelidikan kasus dugaan korupsi itu dilakukan oleh tim pidana khusus. Ia mengatakan terendusnya kasus ini, lantaran masuknya laporan dari salah satu Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terkait PT SPR periode 2010-2015. “Itu ditangani tim pidana khusus,” ujarnya singkat.
Muspidaun sendiri belum mau mengurai lebih lanjut kronologis kasus ini, lantaran masih tahap proses penyelidikan. Meski begitu, dia memastikan tim penyelidik sudah menjadwalkan proses permintaan keterangan terhadap pihak-pihak yang diduga mengetahui persoalan PT SPR.
“Laporan LSM itu merupakan merupakan data awal sebagai pintu masuk untuk memeriksa dugaan penyimpangan keuangan negara di PT SPR,” tekannya
Adapun laporan LSM yang dimaksud turut merujuk hasil audit investigatif Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Riau terhadap PT SPR era Rahman Akil, ditemukan dugaan penyimpangan keuangan negara ratusan miliar rupiah. Dimana sebesar Rp84 miliar mengalir ke sejumlah rekening.
Sebelumnya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Provinsi Riau, menyebut BUMD di Riau umumnya tidak transparan dalam mengelolah keuangan. Kordinator FITRA Riau, Triyono Hadi, menilai BUMD Riau yang relatif transparan dalam urusan keuangan hanya Bank Riau Kepri.
“Cuma Bank Riau Kepri yang laporan kinerja dan keuanganya bisa diakses masyarakat. Sementara BUMD yang lain ada persoalan pada aspek transparansi, padahal sebagai badan publik mereka harus transparan,” katanya
Menangkapi hal tersebut kepada awak media minggu 21 februari 2021 Direktur FORMASI RIAU Dr.M.Nurul Huda.SH.MH menyarankan kepada Kejati Riau sebaiknya, juga mengusut penggunaan uang BUMD SPR sampai di tahun 2020. Jangan terbatas pada tahun 2010 s/d 2015 saja.
Untuk apa, agar Kejati Riau dapat memberikan jawaban kepada masyarakat, bahwa pengelolaan uang rakyat yang berada di BUMD PT. SPR di tahun 2015-2020 tidak ada yang bermasalah. Pungkas huda
(Tim)