Sultra- Kadis Kominfo tidak Menghadiri Undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tenggara(Sultra) yang sedianya akan di perhadapkan dengan DPD-PPWI Provinsi Sulawesi Tenggara terkait viralnya akun resmi Facebook (FB) Dinas Kominfo Sultra yang mencaplok kata Hoaks pada salah satu pemberitaan media online yang diunggah dalam bentuk berita oleh akun Facebook seorang jurnalis. Rabu (17/2/2021)
Diketahui, undangan Komisi I DPRD Prov Sultra yang di jadwalkan pada Hari Rabu 17/2/2021 kepada Kadis Kominfo dan Kadis PU Cipta Karya Provinsi Sultra, namun sayangnya kedua kepala dinas Instansi tersebut tidak dapat menghadiri surat undangan rapat dengar pendapat ( RDP)bahkan tidak ada satupun dari masing-masing instansi yang hadir mewakili pada acara tersebut.
Drs.H.Bustam Anggota Komisi I DPRD Provinsi Sultra di dampingi oleh Gunaryo S.Sos dan H.Muh.Nur Sinapoy S.Ip, M.Si mengatakan sangat menyayangkan atas ketidak hadiran kedua Kepala OPD tersebut, seharusnya kita saling menghargai kalau tidak bisa hadir tolong beri penjelasan, jangan cuma alasan bahwa mereka mendampingi pak Gubernur, dan kalaupun itu memang benar ya dalam konteks apa Dia mendampingi Gubernur, sepatutnya Ia menghargai undangan rapat dengar pendapat (RDP) lembaga terhormat ini.
Sementara, LA Songo Ketua DPD-PPWI Sultra menanggapi bahwa” Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang telah di jadwalkan pada hari ini, merupakan tamparan keras bagi DPRD sultra, khususnya anggota komisi l yang membidangi hal ini” Tegas La Songo”, Ada apa ini ? kedua pihak OPD tidak meng hadiri undangan RDP yang di jadwalkan hari ini oleh Komisi I DPRD Sultra”, Kami tetap berharap melalu lembaga terhormat ini untuk tetap menghadirkan Ridwan Badala dan ini rasa ibarat singa yang tak bertaring ucap La Songo Ketua DPD PPWI Sultra.
Lanjutnya, kenapa kedua Kepala OPD di lingkup Pemprov tidak menghadiri undangannya, hal itu merupakan tamparan keras kepada Komisi I DPRD Prov Sultra. Tentu hal ini juga bisa di katakan bahwa kejadian ini kami duga ada pembiaran dari pimpinan tertinggi sultra, dalam hal ini Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara H. Ali Masi SH., M.Si.,” Kesalnya La Songo.
Di tempat terpisah, Ketua Lembaga Organisasi Kepemudaan (OKP) Poros Muda Sultra sebut saja Jefri Rembasa sangat menyayangkan adanya Kepala OPD yakni M. Ridwan Badallah, S.Pd., M.M dan Kepala Dinas PU Cipta Karya Dr. Ir. H. Pahri Yamsul, M.Si. yang tidak kooperatif
“Ini membuat sejarah baru di Sultra karena baru kali ini terjadi ada panggilan di DPRD untuk kepentingan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang tidak memenuhi panggilan dan secara kelembagaan DPRD Sultra tidak dihargai lagi, tanpa ada komfirmasi dan tidak ada yang mewakili sama sekali”Jelas Jefri Rembasa.
Selanjutnya Drs H. Bustam anggota komisi I yang mebidangi komisi Penyiaran saat diwawancarai oleh sejumlah media juga menyampaikan rasa kekecewaanya atas ketidak hadiran kadis Kominfo M Ridwan Badallah, S.Pd.,M.M, untuk memenuhi undangan dengar pendapat ( RDP) yang di jadwalkan hari ni.
“Dia sebagai Corong Pemerintah secara kelembagaan harus hadir memberikan keterangan terkait dugaan pelecehan terhadap karya jurnalis yang diungga di akun fesbuk kominfo, karena Ia sebagai nakhodanya seharusnya berani memberikan jawaban kepada inspitator para wartawan, Ini minggu depan akan kita coba undang kembali apa alasannya sehingga diketahui,”Tegas H Bustam.
Lanjutnya secara kelembagaan semestinya Ia menghadiri undangan ini kalau memang berhalangan harusnya minimal ada perwakilan untuk menyampaikan bahwa beliau berhalangan, tapi kalau seperti ini 1 orang pun tidak ada yang hadir baik dari dinas Kominfo maupun dari Cipta Karya ini membuat kami benar-benar kecewa termasuk dari teman tman pers Aspiratot sangat kecewa
Lanjut kita paham kalau punya kesibukan lain tapi kita minta keterangan dari perwakilan mereka secara terbuka jangan memberi keterangan lewat media itu kan tidak bagus, jika hari ini tidak hadir kemudian minggu depan tidak had
Kemudian minggu depan tidak hadir lagi DPR secara kelembagaan punya hak Imunitas bisa saja memanggil secara paksa cuma kita yang namanya lembaga saling menghargai, seharusnya ini kominfo sebagai induk Organisasi yang menaungi beberapa lembaga termasuk Insan pers seharusnya hadir untuk mendidik, tidak seperti ini membuat satu stetmen pernyataan di media
“Saya juga merasa kecewa kalau media saya dirugikan karna ini menyangkut nama media dan induk Organisasi karna bagaimana pun juga kalau media itu sudah rusak kemudian melakukan pencitraan kembali itu tidak gampang,”Tutup Bustam
(Hr/Tim)