
Jakarta,selidikkasus.com Surat Telegram Rahasia (STR) Kapolri Jenderal Idham Azis terkait dengan pelarangan demonstrasi dan mogok kerja yang akan dilakukan buruh pada 6-8 oktobert 2020 suatu bentuk protes atas pembahsan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di konfirmasi Mabes Polri.
“Ya benar telegram itu,sebagaimana pernah disampaikan Pak Kapolri Jenderal Idham Azis ditengah pandemi covid-19 ini keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi atau Salus Populi Suprema Lex Esto” ujar Argo senin 5/10.
Telegram yang bernomor STR/645/X/PAM 3.2/2020 pertanggal 2 oktober 2020 ditanda tangani oleh Asisten Oprasi (Asops) Kapolri,Inspektur Jenderal Imam Sugianto yang sempat beredar di medsos sebelum ada pernyataan resmi dari pihak Kepolisian.
Argo memaparkan penerbitan surat telegram tersebut untuk menjaga kondisivitas situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas)disaat pandemi covis-19.
Unjuk rasa tidak dilarang dan diatur dalam UU nomor 9 tahun 1998,namun situasi pandemi saat ini kegiatan yang menimbulkan keramaian dinilai rawan penyebaran virus corona.
“Polri tidak memberikan izin aksi demonstrasi atau kegiatan lainnya yang menyebabkan terjadinya kerumunan orang dengan tujuan mencegah penyebaran covis,ini juga sejalan dengan maklumat Kapolri,kami minta masyarakat untuk mematuhinya” tutur Argo.
Juga Argo menerangkan fungsi patroli cyber untuk mencegah penyebaran informasi palsu atau hoax terkait dengan isu Ombus Law.
“Soal melakukan cyber patroli ini pada medsos dan manajemen media bertujuan untuk mencegah berita berita hiax” terang Argo.
Kapolri memang meminta jajarannya mulai melaksanakan kegiatan dan fungsi intelejen serta mendeteksi secara dini aksi yang mungkin akan terselenggara supaya tidak menimbulkan aksi anarkis.
“Lakukan kontra narasi isu isu yang mendiskreditkan pemerintah” perintah Kapolri dalam telegramnya.
Aparat Kepolisian agar melakukan penegakan hukum terhadap pelanggaran pidan dengan menggunakan pasal pasal yang termaktub dalam Kitab Undang undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang Undang Kekarantiaan Kesehatan.
(Lp Gun’s Kaperwil Jakarta/Tim)