GPP-MBD MENDESAK KEJATI MALUKU MEMERIKSA BENYAMIN NOACH,ST

Tiakur Maluku Selidikkasus.com-Kasus dugaan Korupsi Badan Usaha Milik Daerah PT KALWEDO yang bergerak di bidang tranportasi laut,KMP MARSELA, telah tertunda di meja Kejati Maluku,pasca Pilkada serentak di indonesia yang berlangsung 9 Desember termasuk Kabupaten Maluku Barat Daya.

Proses Kasus Dugaan Korupsi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT KALWEDO yang bergerak di bidang perhubungan laut,yakni KMP MARSELA yang berlarut-larut di Kejaksaan Tinggi Maluku sejak tahun 2019 lalu hingga akhir 2020, belum juga ada titik terang,pada hal publik tau bawah tahap penyelidikan sudah selesai dan sudah masuk ke tahap penyidikan sejak tanggal 24 Februari 2020 ungkap Stepanus Termas,S.Sos melalui WhatsAapnya pada 12/12

Menurut termas,Kejaksaan Tinggi Maluku mempunyai piutang bagi masyarakat Maluku Barat Daya,yang harus di lunasi pasalnya,berdasarkan janji Kejaksaan Tinggi Maluku pasca GPP-MBD melakukan Demonstrasi di depan kantor Kejati Maluku pada 2 Desember 2020 lalu di katakan bawah kasus ini terhambat sebab ada PILKADA di Maluku Barat Daya(MBD) ungkapnya

Lanjutnya,Pilkada telah usai jadi sekarang kami menagih janji Kejati Maluku,untuk memanggil mantan Direktur BUMD PT KALWEDO Benyamin Thomas Noach,ST agar segera di periksa terkait bangkrutnya BUMD PT KALWEDO atas Dana Penyertaan Modal 10 Miliar, Dana Supsidi Pemerintah Pusat 6 milyar pertahun yaitu dari tahun 2012-2018,dan pendapatan BUMD PT KALWEDO”tutur termas

Lanjutnya,Kami GPP-MBD tidak akan diam dengan kasus ini,dan jangan sampai membuat kami masyarakat hilang kepercayaan terhadap Lembaga penegak hukum,ulah para oknum yang di duga punya kepentingan besar alias kong-kalikong sehingga Kejaksaan Tinggi Maluku menutup kasus sebesar ini.pungkas termas

      Lp Kaperwil Maluku