Jakarta,selidikkasus.com -Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan menyampaika defisit APBN tahun 2020 melebar ke level 6,33% atau setara Rp.1.039,2 triliun terhadap domestik bruto (PDB).
Defisit yang baru ini akan dimasukan dalam revisi Perpres Nomor 54 tahun 2020,dimana awalnya defisit anggaran dipasang pemerintah sebesar 5.07% atau setara 852,9 triliun terhadap PDB.
“Perpres 54/2020 akan direvisi dengan defisit yang meningkat dari Rp.852,9 triliun atau 5,07% dari PDB menjadi Rp.1.039,2 triliun atau 6,34% dari PDB” kata Sri Mulyani dalam video conference,rabu 3/6.
Sri Mulyani mengaku terjadi perubahan target,baik penetimaan maupun belanja negara dalam APBN 2020,target penerimaan menjadi Rp.1.699,1 triliun dari sebelumnya Rp.1.760,4 triliun,sedangkan belanja negara menjadi Rp.2.738,4 triliun dari sebelumnya Rp.2.613,8 triliun.
“Penerimaan perpajakan akan menjadi Rp.1.404,5 triliun,belanja terjadi kenaikan Rp.124,5 triliun yang mencakup berbagai belanja untuk dukung PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) dan penanganan covod-19,termasuk daerah dan sektoral” jelas Menkeu.
“Pelebaran defisit diksrenakan kebutuhan dana penanggulangan covod-19 di tanah air terus bertambah,dalam program PEN dibutuhkan sekitar Rp.677,2 teiliun” kata Sri Mulyani.
Mantan Direktur Pelaksana Dunia ini mengaku akan melaksanakan APBN 2020 dengan hati hati sesuai instruksi Presiden Jokowi meskipun ada pelebaran defisit.
“Kenaikan defisit ini tetap akan kita jaga secara hati hati sesuai inteuksi Presiden,kami akan gunakan sumber pendanaan resiko kecil dan biaya paling rendah termasuknsumber internal,penggunaan SAL,dana pribadi pemerintah,serta penarikan pinjaman program” paparnya.
“Kemudian juga akan melakukan penerbitan SBN domestik dan global dan dikungan dari BI melalui kebijakan kebijakan moneternya seperti penurunan GWM dan BI sebagai stanby buyer dipasar perdana” tambahnya.
Presiden Jokowi menyoroti semakin lebarnya defisit atau tekor APBN yang kembali bertambah akibat program penanganan covid-19,Jokowi menyinggung sederet menteri di bidang ekonomi agar membuat perhitungan yang lebih tepat.
“Untuk itu saya minta Menko Perekonomian,Menkeu,Menteri Bapenas melakukan kalkulasi lebih cermat,lebih detail,lebih matang terhadap berbagai resiko fiskal kita ke depan” tegas Jokowi.
(Lp Kaperwil Jakarta/Gun’s)